KALTENGSATU, Muara Teweh – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Aula Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 50 peserta tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, regulasi, serta mekanisme perencanaan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta sosialisasi berasal dari sejumlah desa di wilayah Kabupaten Barito Utara, yakni Desa Benao Hilir sebanyak 7 orang, Desa Luwe Hulu 7 orang, Desa Luwe Hilir 7 orang, Desa Karamuan 8 orang, Desa Muara Bakah 7 orang, Desa Majangkan 7 orang, dan Desa Baliti 7 orang.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Nakertranskop UKM Kabupaten Barito Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Kepala Dinas Nakertranskop UKM Kabupaten Barito Utara, Agus Siswadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembukaan wilayah baru, serta pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

“Perencanaan kawasan transmigrasi harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mengenai kebijakan dan regulasi di bidang ketransmigrasian,” kata Agus Siswadi.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut seluruh peserta dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perencanaan kawasan transmigrasi sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan program transmigrasi di masa mendatang. Dengan sinergi yang baik, program transmigrasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pembangunan wilayah yang lebih merata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Nakertranskop UKM Kabupaten Barito Utara, H. Rafii Hamdi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program ketransmigrasian.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketransmigrasian, sekaligus mendukung pemerataan persebaran penduduk melalui program transmigrasi yang terencana dan berkelanjutan,” jelas H. Rafii Hamdi.

Ia juga mengatakan bahwa sosialisasi juga bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan peluang yang tersedia dalam program transmigrasi, sehingga masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, serta manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut.

“Melalui kegiatan ini kami berharap terjalin kesamaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat terkait perencanaan kawasan transmigrasi. Dengan demikian, pelaksanaan program transmigrasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung selama satu hari dengan materi yang mencakup aspek perencanaan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, aspek pertanahan, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan transmigrasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(kh3)